BISNISQUICK.COM – Rencana penggabungan dua raksasa aplikasi transportasi daring, Grab dan GoTo, kembali jadi perbincangan hangat. Bukan hanya di kalangan investor atau pemerintah, tetapi juga di jalanan — tempat jutaan pengemudi ojek daring menaruh harapan dan kecemasan yang sama besar.
Bagi mereka, merger ini bukan sekadar urusan korporasi miliaran dolar. Ini adalah pertaruhan hidup sehari-hari, upah, bonus, dan keberlanjutan pekerjaan di tengah perubahan besar dunia digital. Sejak kabar merger muncul bersama isu pemberian “golden share” kepada Danantara Indonesia, banyak pengemudi mulai bertanya-tanya: apakah langkah ini akan membawa kesejahteraan, atau justru menambah ketidakpastian?
“Kalau benar Danantara mau pegang saham emas, kami berharap pemerintah bisa bantu perjuangkan hak-hak kami,” ujar Rahman, pengemudi Gojek di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, yang sudah lima tahun menggantungkan hidup dari ojek daring. “Jangan sampai merger ini hanya menguntungkan investor, sementara kami di bawah justru kehilangan bonus dan insentif.”
Pemerintah melalui Kementerian Investasi menyebut bahwa keterlibatan Danantara bertujuan untuk menjaga kepentingan nasional, termasuk perlindungan tenaga kerja digital. Namun, para pengemudi menilai bahwa perlindungan itu tidak boleh hanya berhenti di tataran wacana. “Kalau mau melindungi, jangan cuma pakai istilah ‘golden share’. Harus ada aturan konkret — misalnya, standar minimum pendapatan harian atau jaminan kesehatan,” kata Sutini, pengemudi GrabCar perempuan yang aktif di komunitas Solidaritas Mitra Online.
Dalam laporan Financial Times, disebutkan bahwa hak istimewa Danantara dapat mencakup pengaruh terhadap kebijakan tarif dan kesejahteraan mitra pengemudi di Indonesia. Hal ini membuat sebagian pengemudi berharap pemerintah benar-benar turun tangan untuk memperbaiki sistem yang selama ini dianggap berat sebelah. “Selama ini perusahaan seenaknya ubah skema bonus tanpa sosialisasi. Kalau nanti pemerintah punya hak veto, semoga aturan jadi lebih adil,” ujar Agus Mulyono, Ketua Aliansi Ojol Nasional (AON), saat dihubungi Kamis (13/11).
Meski begitu, sebagian pengemudi justru khawatir merger akan mengurangi persaingan dan membuat penghasilan mereka stagnan. “Sekarang saja bonus makin kecil karena promo berkurang. Kalau Grab dan Gojek jadi satu, bisa-bisa tarif malah dikontrol, dan kami kehilangan daya tawar,” keluh Eko Wibowo, pengemudi asal Surabaya yang telah bekerja sejak 2017. Ia menambahkan, “Kami takut setelah merger, semua keputusan tarif hanya ditentukan pusat, dan kami tidak bisa protes.”
Dari sisi akademisi, Bhima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), menilai bahwa golden share seharusnya menjadi instrumen untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan sosial. “Negara boleh ikut mengatur melalui Danantara, tapi harus jelas apa yang diatur. Kalau hanya jadi simbol, pengemudi tidak akan merasakan apa-apa,” ujarnya. Ia menegaskan pentingnya transparansi: “Term sheet golden share harus terbuka untuk publik, termasuk klausul soal kesejahteraan tenaga kerja digital.”
Data dari GoTo menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih dari 3,1 juta mitra pengemudi aktif, sementara Grab Indonesia mengeklaim memiliki sekitar 2,8 juta mitra. Jika merger ini terjadi, hampir enam juta pekerja digital akan berada di bawah satu payung perusahaan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar: siapa yang akan memastikan suara mereka tetap didengar di tengah kekuatan bisnis yang begitu besar?
Sejumlah komunitas pengemudi kini tengah menyiapkan petisi kepada pemerintah agar dilibatkan dalam proses pembahasan kebijakan pasca-merger. “Kami bukan anti-merger,” kata Sutini. “Kami hanya ingin ada jaminan hitam di atas putih bahwa pendapatan kami tidak akan turun dan hak kami dilindungi.”
Sementara itu, GoTo dan Grab belum memberikan pernyataan resmi mengenai dampak merger terhadap sistem kerja mitra. Namun, seorang sumber internal perusahaan yang enggan disebut namanya mengatakan bahwa “tim integrasi sedang menyiapkan peta jalan untuk memastikan transisi tidak mengganggu kesejahteraan mitra.”
Bagi para pengemudi, janji itu belum cukup. Mereka ingin kehadiran golden share benar-benar berarti — bukan sekadar simbol politik di atas kertas. “Kami tidak butuh istilah rumit. Kami cuma ingin hidup layak,” tutup Rahman, seraya kembali menyalakan motornya untuk mengejar pesanan berikutnya. (XTK)
