BISNISQUICK.COM – Pastikan Seluruh Rekomendasi BPK Ditindaklanjuti untuk Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan
JAKARTA, 2 April 2026 – Penguatan tata kelola keuangan daerah kembali menjadi sorotan dalam entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 yang digelar di lingkungan BPK RI. Dalam forum tersebut, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan pentingnya menjadikan rekomendasi BPK sebagai pijakan utama dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah.
Khofifah menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur optimistis mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih secara konsisten selama satu dekade terakhir. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan tersebut tidak boleh membuat seluruh jajaran pemerintah daerah berpuas diri.
Menurutnya, opini WTP harus dimaknai sebagai fondasi untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan, bukan sekadar target tahunan. Oleh karena itu, tindak lanjut atas seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi aspek krusial dalam memastikan tata kelola keuangan semakin berkualitas.
“Yang paling penting bukan hanya mempertahankan WTP, tetapi bagaimana kita memastikan setiap rekomendasi benar-benar ditindaklanjuti secara konkret untuk memperbaiki sistem yang ada,” ujarnya.
Ia menambahkan, penguatan koordinasi lintas daerah menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi kualitas laporan keuangan, mengingat kompleksitas pengelolaan keuangan yang melibatkan berbagai level pemerintahan.
Dalam konteks tersebut, optimalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dinilai sebagai instrumen strategis. Melalui sistem ini, proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dan transparan.
Khofifah menekankan bahwa pemanfaatan SIPD harus disertai dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar sistem yang tersedia benar-benar mampu memberikan hasil yang optimal.
Selain membahas tata kelola keuangan, Khofifah juga memaparkan kinerja makro Jawa Timur sepanjang tahun 2025 yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,33 persen, mencerminkan daya tahan ekonomi daerah di tengah tekanan global yang masih berlangsung.
Peran Jawa Timur dalam perekonomian nasional juga semakin signifikan, dengan kontribusi mencapai 14,40 persen. Sementara itu, di tingkat regional Pulau Jawa, kontribusi Jawa Timur mencapai 25,29 persen, memperkuat posisinya sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi utama.
Dari sisi pendapatan daerah, realisasi yang mencapai Rp29,88 triliun atau melampaui target menunjukkan efektivitas strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini juga menjadi indikator meningkatnya kemandirian fiskal daerah.
Kinerja investasi yang mencapai Rp147,7 triliun turut memperlihatkan tingginya kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Jawa Timur. Ditambah dengan pertumbuhan ekspor sebesar 16,61 persen, capaian tersebut menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah.
Tak hanya itu, berbagai misi dagang yang dilakukan secara aktif berhasil mencatatkan transaksi lebih dari Rp20 triliun, yang berdampak langsung terhadap penguatan sektor riil dan perluasan pasar produk lokal.
Meski demikian, Khofifah tidak menutup mata terhadap berbagai tantangan yang masih dihadapi, khususnya di sektor sosial. Tingkat kemiskinan yang berada di kisaran 9,3 persen masih menjadi pekerjaan rumah yang memerlukan intervensi kebijakan yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa seluruh capaian yang diraih harus menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar dalam merumuskan kebijakan ke depan agar lebih inklusif dan berdampak luas.
Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, mulai dari tensi geopolitik hingga fluktuasi harga pangan dan energi, pemerintah daerah dituntut untuk semakin adaptif dalam mengelola anggaran.
Khofifah menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas belanja daerah, dengan fokus pada program-program prioritas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Refocusing anggaran pada sektor strategis juga dinilai menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen Jawa Timur dalam mendukung berbagai Program Strategis Nasional, termasuk penguatan ketahanan pangan, percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, pengembangan sektor industri, serta peningkatan perlindungan sosial.
Menurutnya, tantangan ke depan tidak hanya terletak pada kemampuan pemerintah dalam menyerap anggaran, tetapi juga dalam memastikan kualitas belanja yang berdampak nyata.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memiliki nilai manfaat yang jelas. Kita harus memastikan prinsip value for money benar-benar diterapkan dalam setiap kebijakan anggaran,” tegasnya.
Sementara itu, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Bobby Adhityo Rizaldi, mengingatkan bahwa kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh ketepatan dalam pencatatan, khususnya terkait aset daerah.
Ia menekankan perlunya langkah identifikasi dan mitigasi risiko secara sistematis untuk menghindari potensi kesalahan yang dapat berdampak pada opini laporan keuangan.
“Ketidaktepatan dalam pencatatan aset dapat menjadi faktor yang memengaruhi bahkan menurunkan opini. Karena itu, diperlukan perhatian serius dari seluruh jajaran pemerintah daerah,” ujarnya.
Melalui entry meeting ini, diharapkan seluruh pemerintah daerah di Jawa Timur semakin memperkuat komitmen dalam membangun tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, demi mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (WJP)
