Pemerintahan

Satu Lokasi Banyak Layanan, SAMSAT CERIA Permudah Urusan Pajak dan Administrasi Warga

277
×

Satu Lokasi Banyak Layanan, SAMSAT CERIA Permudah Urusan Pajak dan Administrasi Warga

Share this article

BISNISQUICK.COMTULUNGAGUNG – Pemerintah terus mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pendekatan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan program SAMSAT CERIA yang digelar UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Tulungagung di Balai Desa Pandansari, Kecamatan Ngunut, Kamis (21/5/2026).

Kegiatan yang berlangsung sejak pagi hingga siang ini mengusung konsep pelayanan publik terpadu (One Stop Public Service) dengan melibatkan sejumlah instansi, di antaranya Bapenda Kabupaten Tulungagung, Satlantas Polres Tulungagung, Jasa Raharja, KPP Pratama, Bank Jatim, hingga Pegadaian.

Melalui program ini, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan dalam satu lokasi, mulai dari pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui armada Samsat Keliling, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), konsultasi pelaporan SPT Tahunan, hingga layanan informasi publik dari sejumlah mitra.

Tidak hanya menghadirkan layanan administrasi, SAMSAT CERIA juga dikemas dengan berbagai layanan pendukung bagi masyarakat. Bersama Jasa Raharja dan Puskesmas Balesono, panitia menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis. Sementara sektor swasta turut berpartisipasi melalui layanan servis sepeda motor gratis serta pemeriksaan kendaraan dan program promo bagi pengunjung.

Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung dalam arahannya menyampaikan bahwa forum konsultasi publik yang menjadi bagian dari kegiatan ini merupakan langkah memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan daerah.

“Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan. Dari pajak yang dibayarkan masyarakat, pemerintah dapat menjalankan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program yang manfaatnya kembali kepada masyarakat,” ujarnya.

Dukungan juga disampaikan Camat Ngunut, Yudi Irwanto. Menurutnya, pelayanan jemput bola lintas sektor seperti ini memiliki nilai strategis karena masih jarang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Ngunut. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kecamatan Ngunut turut mengintegrasikan kegiatan Gerakan Pangan Murah untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

See also  Keadilan Terwujud: Prabowo Rehabilitasi Guru SMA 1 Luwu Utara Malam Ini

Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Tulungagung, Gemilang Yudha W.P., menegaskan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah desa sebagai ujung tombak pelayanan untuk mendukung peningkatan PAD Provinsi Jawa Timur maupun Kabupaten Tulungagung.

Dalam sesi talkshow, Kasubbag Tata Usaha UPT PPD Tulungagung, Sakina Usman, memaparkan bahwa Kecamatan Ngunut memiliki potensi penerimaan PKB yang cukup besar. Berdasarkan data per Mei 2026, total potensi PKB di wilayah tersebut mencapai Rp11,1 miliar yang berasal dari 39.434 unit kendaraan.

Namun demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak masih menjadi perhatian. Tercatat nilai tunggakan PKB di Kecamatan Ngunut mencapai Rp1,9 miliar atau berasal dari 7.492 unit kendaraan, setara sekitar 19 persen dari total potensi kendaraan.

Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah mengoptimalkan langkah penanganan melalui desk validasi data tunggakan, yakni pendekatan administratif berupa pencocokan dan verifikasi data secara terpadu untuk mempermudah masyarakat menyelesaikan kewajiban perpajakan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Cabang Jasa Raharja Kediri, Nur Aznawi Azis, mengingatkan pentingnya kesadaran keselamatan berkendara untuk menekan angka kecelakaan. Sementara perwakilan Satlantas Polres Tulungagung menekankan pentingnya registrasi kendaraan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan mencegah tindak kriminal.

Melalui integrasi layanan dalam SAMSAT CERIA dan dukungan berbagai program pendamping, pemerintah berharap kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan semakin meningkat sehingga berdampak pada penguatan PAD dan pembangunan daerah yang lebih merata. (LIA)