BISNISQUICK.COM – SURABAYA, 18 NOVEMBER 2026 – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Sinergi Program Layanan Perbankan bagi murid dan/atau alumni SMA/SMK di Jawa Timur yang bekerja atau magang di luar negeri antara Dinas Pendidikan Jatim dengan PT BPR Jatim (Perseroda) atau Bank UMKM Jatim di Gedung Negara Grahadi, Rabu (18/11).
Penandatanganan MoU dilakukan Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai dan Direktur PT BPR Jatim (Perseroda) Irwan Eka Wijaya Arsyad. Kerja sama ini membuka akses pembiayaan bagi murid dan/atau alumni SMA/SMK Jawa Timur yang bekerja atau akan mengikuti program magang maupun bekerja di luar negeri, dengan plafon pinjaman hingga Rp50 juta dan bunga sebesar 3 persen per tahun.
Dalam kesempatan ini, Gubernur Khofifah menyampaikan, kerja sama ini menjadi salah satu solusi untuk membantu murid yang telah memiliki kesiapan kompetensi dan keterampilan, tetapi terkendala biaya persiapan keberangkatan ke luar negeri.
Ia menyebut, kebutuhan seperti pengurusan paspor, visa, pakaian kerja hingga biaya hidup pada masa awal bekerja atau magang kerap menjadi kendala bagi mereka terutama mereka yang tidak memiliki dukungan finansial memadai dari keluarga.
“Jadi, ada kebutuhan bagi anak-anak yang akan mengikuti magang di luar negeri. Mereka harus mengurus paspor, visa, dan berbagai persiapan lainnya. Ketika kebutuhan ini tidak tersupport oleh anggaran keluarga, bisa saja mereka akhirnya batal berangkat,” ujar Khofifah.
Khofifah pun mengarahkan Dinas Pendidikan Jatim berkoordinasi dengan Bank UMKM untuk menghadirkan skema pembiayaan dengan bunga ringan sebesar 3 persen. Melalui program tersebut, murid dapat mengakses pinjaman hingga maksimal Rp50 juta sesuai kebutuhan.
“Jangan sampai anak-anak yang sudah siap secara kompetensi dan keterampilan justru tidak bisa berangkat hanya karena terkendala biaya awal. Dengan dukungan pembiayaan ini, mereka punya akses untuk mempersiapkan keberangkatan dan memulai pekerjaan atau magang di luar negeri,” jelasnya.
Selain menyasar murid, Khofifah memastikan juga ada skema penguatan permodalan bagi guru non-ASN yang mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di lingkungan sekolah, baik SMA, SMK maupun SMP dan SLB.
Ia menilai, sejumlah guru memiliki produk usaha dengan potensi ekonomi yang baik, mulai dari kerajinan hingga tanaman hias. Potensi tersebut perlu diperkuat melalui akses permodalan agar usaha yang dikembangkan dapat memberikan tambahan penghasilan bagi para guru.
Khofifah mencontohkan, sejumlah produk kreatif rumahan hasil karya guru pernah ditampilkan dalam berbagai kesempatan, di antaranya bonsai dan tanaman hias anthurium serta beragam jen8s makanan dan minuman.
“Produk-produk mereka cukup advance. Ada yang membuat bonsai, ada juga yang mengembangkan tanaman hias seperti anthurium. Ini menunjukkan bahwa kreativitas dan potensi ekonomi para guru sangat besar. Karena itu, program ekonomi terapan guru atau PROTEG juga perlu kita kuatkan, salah satunya melalui dukungan permodalan dari Bank UMKM,” katanya.
Khofifah berharap, sinergi tersebut dapat menghadirkan manfaat ganda, yakni membuka akses kesempatan kerja dan magang bagi siswa ke luar negeri sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi guru melalui pengembangan usaha produktif.
“Harapan kami, program ini bisa menjadi bagian dari solusi. Anak-anak kita mendapatkan akses pembiayaan untuk berangkat magang dan bekerja ke luar negeri, sementara para guru non-ASN juga bisa mengembangkan usaha yang mereka miliki. Dengan begitu, ada tambahan penghasilan sekaligus peningkatan keterampilan dan kemandirian ekonomi,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai mengatakan, para siswa yang dipersiapkan mengikuti program kerja dan magang di luar negeri pada dasarnya telah memiliki bekal bahasa, kompetensi, serta keterampilan sesuai kebutuhan industri. Namun, masih terdapat kendala pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan awal keberangkatan.
“Kendala mereka biasanya pada biaya persiapan, mulai dari pengurusan paspor, visa, pakaian kerja hingga kebutuhan hidup selama satu bulan pertama. Sebab, ketika sudah tiba di negara tujuan, mereka tidak langsung menerima gaji. Ada masa penyesuaian satu hingga dua bulan,” katanya.
Menurutnya, skema pembiayaan melalui Bank UMKM akan membantu siswa memenuhi kebutuhan tersebut sehingga mereka dapat berangkat tanpa harus mencari pinjaman dari lembaga keuangan ilegal yang berisiko menjerat dengan beban pinjaman.
“Ini bank resmi milik pemerintah daerah, sehingga lebih aman dan nyaman bagi anak-anak. Mereka juga sudah terkoneksi dengan industri tempat mereka akan bekerja. Dengan demikian, jangan sampai persoalan biaya awal justru menghambat kesempatan mereka memperoleh pengalaman dan pekerjaan di luar negeri,” ujarnya.
Aries menambahkan, melalui kerja sama ini Dinas Pendidikan Jatim akan menyosialisasikan program kepada sekolah-sekolah agar siswa yang memenuhi persyaratan dapat mengakses fasilitas pembiayaan tersebut.
“Setelah kami informasikan kepada sekolah-sekolah, siswa yang membutuhkan bisa langsung terkoneksi dengan Bank UMKM. Besaran pinjamannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Meskipun plafonnya maksimal Rp50 juta, biasanya kebutuhan mereka tidak sampai sebesar itu,” katanya.
Direktur Utama Bank UMKM Jatim, Irwan Eka Wijaya Arsyad menyebut, skema pembiayaan tersebut menawarkan bunga maksimal 3 persen per tahun dengan jangka waktu pinjaman hingga tiga tahun.
Artinya, beban bunga per bulan secara sederhana setara maksimal 0,25 persen dari pokok pinjaman, dengan perhitungan akhir mengikuti skema pembiayaan bank. “Jadi, tidak lebih dari 3 persen ya, per tahun. Kemudian jangka waktu atau tenornya nanti maksimal tiga tahun,” kata Irwan.
Ia menambahkan, skema pinjaman murah tersebut secara khusus menyasar pembiayaan di bawah Rp50 juta, dengan plafon maksimal mencapai Rp50 juta per peminjam. Calon peserta magang menjadi salah satu target penerima manfaat program Tersebut.
(TVF)



