BISNISQUICK.COM – SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur meraih penghargaan Satya JKN Awards 2026 kategori Pemerintah Daerah Provinsi sebagai pemerintah daerah paling berkomitmen dalam implementasi kepatuhan badan usaha pada Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Muhaimin Iskandar, kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono yang mewakili Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Penyerahan berlangsung di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (30/10/2026).
Gubernur Khofifah mengatakan, penghargaan tersebut menjadi bentuk pengakuan atas komitmen Pemprov Jatim dalam mendukung penyelenggaraan Program JKN. Penghargaan ini sekaligus menjadi motivasi untuk memperkuat perlindungan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat, termasuk para pekerja.
Menurut Khofifah, komitmen tersebut sejalan dengan Nawa Bhakti Satya, khususnya program Jatim Sehat yang menjadi salah satu prioritas pembangunan Jawa Timur. Program ini bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang berkualitas, merata, mudah diakses, dan berkeadilan.
“Jatim Sehat bukan hanya berbicara tentang bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan ketika sakit, tetapi juga bagaimana memastikan setiap warga memiliki akses terhadap perlindungan kesehatan. Termasuk para pekerja yang harus mendapatkan hak jaminan kesehatan melalui kepatuhan badan usaha terhadap Program JKN,” ujar Khofifah, Sabtu (31/10/2026).
Khofifah menjelaskan, implementasi program Jatim Sehat dilakukan melalui sejumlah inisiatif, antara lain Kesehatan Inklusif, Preventif dan Aksesibel (KIPA), Pelayanan Kesehatan Gratis dan Berkualitas (TANTISTAS), Desa Sehat, serta penguatan layanan kesehatan rujukan.
Melalui program TANTISTAS, Pemprov Jatim mendorong perluasan akses pembiayaan kesehatan, termasuk dukungan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN dan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui Biakesmaskin.
Sementara itu, program Desa Sehat difokuskan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar melalui optimalisasi Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes), pemenuhan tenaga kesehatan, serta peningkatan kapasitas pelayanan di Puskesmas.
Pemprov Jatim juga mengembangkan pelayanan kesehatan bergerak untuk menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan dan daerah dengan keterbatasan akses. Upaya tersebut dilakukan melalui layanan rumah sakit terapung dan kunjungan dokter spesialis di koridor Madura serta wilayah kepulauan.
“Prinsipnya, pelayanan kesehatan harus semakin dekat dengan masyarakat. Tidak boleh ada warga yang kesulitan memperoleh layanan kesehatan hanya karena persoalan jarak, kondisi geografis, maupun keterbatasan ekonomi,” kata Khofifah.
Selain memperluas jangkauan layanan dasar, Pemprov Jatim mengembangkan program Jatim World Class Hospital Collaboration untuk meningkatkan kualitas rumah sakit rujukan milik pemerintah provinsi. Program ini mencakup modernisasi fasilitas, penguatan teknologi medis, serta kolaborasi dengan rumah sakit kelas dunia.
Khofifah menegaskan, perluasan akses pelayanan kesehatan harus berjalan beriringan dengan penguatan perlindungan jaminan kesehatan. Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian adalah kepatuhan badan usaha dalam mendaftarkan pekerja sebagai peserta JKN dan memenuhi kewajiban pembayaran iuran.
Untuk itu, Pemprov Jatim akan terus meningkatkan koordinasi dengan BPJS Kesehatan dan dunia usaha agar kewajiban kepesertaan JKN dilaksanakan sesuai ketentuan. Dengan demikian, para pekerja dapat memperoleh hak perlindungan kesehatan sebagaimana mestinya.
“Jangan sampai ada pekerja yang kehilangan hak perlindungan kesehatannya karena badan usaha tidak memenuhi kewajiban kepesertaan JKN. Perlindungan kesehatan pekerja merupakan tanggung jawab bersama yang harus kita jaga,” tegasnya.
Khofifah berharap penghargaan Satya JKN Awards 2026 semakin memperkuat kolaborasi antara pemerintah, BPJS Kesehatan, dan badan usaha dalam mewujudkan perlindungan kesehatan yang lebih merata di Jawa Timur.
“Penghargaan ini bukan menjadi titik akhir, tetapi menjadi pengingat bahwa upaya menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan harus terus dilanjutkan. Inilah semangat Jatim Sehat dalam Nawa Bhakti Satya,” ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI Muhaimin Iskandar menegaskan, keberhasilan penyelenggaraan JKN membutuhkan komitmen dan semangat gotong royong dari seluruh elemen, mulai dari pemerintah, badan usaha, hingga masyarakat.
Ia mengapresiasi badan usaha yang konsisten memenuhi tanggung jawab dalam memberikan perlindungan jaminan kesehatan bagi pekerja. Menurutnya, Satya JKN Awards tidak sekadar menjadi bentuk penghargaan, tetapi juga diharapkan menginspirasi badan usaha lain untuk turut menjaga keberlanjutan Program JKN.
“Satya JKN Award ini adalah penghargaan yang diberikan kepada badan usaha yang terus berkomitmen sehingga menjadi bagian integral dari semangat pemerintah untuk terus menumbuhkembangkan BPJS Kesehatan sebagai kekuatan gotong royong raksasa,” kata Muhaimin.
Ia juga memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung penyelenggaraan JKN. Muhaimin berharap pemerintah daerah yang masih memiliki tunggakan kewajiban dapat segera menyelesaikannya agar tidak menghambat keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional.
“Pemerintah daerah kita berikan apresiasi. Satya JKN Award ini juga karena pemerintah daerah memiliki komitmen yang tinggi,” pungkasnya.
Penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi Pemprov Jatim untuk terus memperkuat sinergi dengan BPJS Kesehatan dan dunia usaha, terutama dalam memastikan kepatuhan kepesertaan JKN serta memperluas akses pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat. (EMG)
